Sidang ekspos di Kemendagri

Oleh: Ronald Ginting

Kawanuainside.com, Manado – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti polemik penundaan pelantikan Elly Lasut dan Mochtar Parapaga sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Talaud terpilih. Melalui ekspos kasus yang dilaksanakan di Gedung A Kemendagri, semua ahli hukum, baik tim ahli hukum dari Kemendagri, dan tim ahli hukum dari Elly Lasut dan Mochtar Parapaga, sepakat keduanya dilantik.

Hal ini karena pasangan ini telah melalui tahapan proses demokrasi yang adil dan tidak bercacat administrasi. “Pasangan calon ini harus dilantik, tidak adalah masalah,” tegas Profesor Refly Harun, dalam penjelasannya kepada Kawanuainside.com, Rabu (15/1).

Ekspos kasus yang dipimpin Sekjen dan Dirjen Otda Kementrian dalam Negeri, dihadiri oleh para ahli hukum di antaranya, Prof. Refly Harun, Doktor Junaidi, Muhamad Ruliandi (ahli muda) dari Kemendagri, dan Prof. Yusril Isha Mahendra, Nasrullah, Putu Arta dari pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, serta Gubernur Sulut, Prof. Aminuddin, DR A. Putra Sidin, DR. Irwan dari Pemprov Sulut, Setjen KPU RI, Setjen Bawaslu RI, MK, MA, KPU Talaud serta Sekda Provinsi.

Ekspos berlangsung cukup alot, di mana semua para ahli mengemukakan pendapat hukumnya masing-masing sesuai dengan regulasi yang dipersoalkan. Bahkan Muhamad Ruliandi, ahli dari Kemendagri pun mengakui kalau pasangan calon bupati dan wakil bupati Talaud terpilih ini tidak memiliki masalah hukum dalam administrasi.

“Yang dipersoalkan di sini apa? Apakah dua periode bupati atau putusan MA? Secara fakta pasangan calon ini sudah ditetapkan oleh KPU, dan sampai hari ini belum dicabut atau dianulir putusan itu, malah dikuatkan oleh putusan MK soal hasil Pilkada Talaud,” tegas Ruliandi.

Kalaupun putusan MA yang dipersoalkan, tambah Ruliandi, silakan putusan MA yang membatalkan SK mendagri Cahyo Kumolo dijalankan. Dan nantinya mendagri saat ini Tito Karnavian menerbitkan SK baru yang tidak bercacat, karena pasangan calon ini masih sah pemenang pemilu sesuai keputusan KPU yang dikuatkan dengan putusan MK.

Sementara itu, ahli hukum dari calon bupati dan wakil bupati Talaud terpilih Yusril Isha Mahendra, menjelaskan secara detail proses hukum yang dialami Elly Lasut hingga pencalonannya yang kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai calon bupati. Menurut Yusril, secara hukum sudah sesuai, dan tidak melanggar.

“Kalau masalah dua periode, kan sudah jelas, putusan MA juga jelas, putusan MK juga jelas, apalagi yang dipersoalkan? Sllakan lantik,” sebutnya sambil meminta Mendagri untuk segera menjadwalkan pelantikan Elly Lasut dan Mochtar Parapaga.

Terpisah, Sekjen Depdagri yang menjadi pimpinan kegiatan ekspos tersebut, mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terhadap hasil ekspos kasus ini, lalu akan memutuskan mengumumkannya secara luas. (RTG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here