Calon pimpinan KPK, Nawawi Pomolango (kiri), menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9). Foto: Antara

Oleh: Muhajir

Kawanuainside.com, Jakarta – Calon pimpinan (capim) KPK dari unsur hakim, Nawawi Pomolango, mengkritik kinerja lembaga antirasuah itu periode 2015-2019. Saat menyampaikan paparan, Nawawi memberikan tiga kritikan kepada KPK.

Pertama, dia menyebut KPK layaknya treadmill. Seolah-olah ‘sukses’, nampak lari tapi diam di tempat.

Nawawi berjanji, jika dipercaya memimpin KPK periode berikutnya, ia ingin menjadikan lembaga antikorupsi itu berjalan seperti yang diamanatkan UU 30 Tahun 2002. Dalam UU itu disebutkan KPK harus meningkatkan daya guna pencegahan dan penindakan korupsi.

“Kalau saya lihat, KPK itu seperti treadmill. Kalau dari jauh kita lihat orang di treadmill itu seperti lari kencang, tapi sebetulnya cuma jalan di tempat,” kata Nawawi di depan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9).

Dia bahkan mengibaratkan KPK seperti orang yang baru pulang dari dugem dan sempoyongan. Nawawi mengatakan itu bersandar indeks persepsi korupsi di Indonesia yang dikeluarkan TII dari waktu ke waktu.

“Hasilnya stagnan,” kata Nawawi.

Kedua, Nawawi juga mengkritik kelemahan rekrutmen penyelidik, penyidik, dan penuntut. “Bagaimana orang yang tidak punya background tindakan penyelidikan, penyidikan tiba-tiba disuruh melakukan tugas itu sedangkan di kepolisian berapa waktu untuk jadi penyidik,” katanya.

Ketiga, Nawawi juga mengkritik keberadaan Wadah Pegawai (WP) KPK. Menurut dia, struktur birokrasi tidak mengatur posisi wadah pegawai.

“Ada persoalan apa sih di internal KPK? Bukan rahasia umum soal ada sebutan mengenai wadah pegawai, ada persoalan mengenai WP,” kata dia.

Dia mengaku setuju dengan ungkapan yang yang dipakai DPR, WP KPK seperti berada di luar dari kebijakan aparatur sipil negara (ASN) atau di luar konsep. Maka itu dia setuju dengan usulan pegawai KPK dikategorikan sebagai ASN. Ini agar tidak pertentangan antara KPK dengan kebijakan pemerintah.

“Bagaimana mungkin struktur birokrasi negara seakan-akan beroposisi dengan kebijakan politik pemerintah. Ketika dibentuk (KPK) 2002 seperti itu seakan di awang-awang, jadi mereka merasa seperti di awan-awan,” kata dia. (RTG/EP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here