Aktivitas perdagangan sepi akibat berkembangnya teknologi internet dan tren belanja daring berdampak kepada menurunnya penjualan para pedagang. Foto: Antara

Oleh: Suandri Ansah

Kawanuainside.com, Jakarta – Konsumen yang merasa dirugikan akibat melakukan transaksi jual beli daring dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Dalam hal PMSE merugikan Konsumen, Konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri,” dikutip pasal 18 ayat 1 peraturan tersebut.

Adapun Pelaku Usaha yang dilaporkan oleh Konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan pelaporannya. Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan pelaporan diancam dengan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh Menteri dan akan dipaparkan ke publik.

Menurut PP ini, Menteri dapat mengupayakan pengeluaran Pelaku Usaha dari daftar prioritas pengawasan jika terdapat laporan kepuasan Konsumen. Kedua, terdapat bukti adanya penerapan perlindungan Konsumen secara patut atau telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 25 November 2019. Peraturan ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna A. Laoly dan telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo lima hari sebelumnya.

PP ini juga menyebutkan, Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri yang melakukan PMSE dengan menggunakan sarana yang dimiliki PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri wajib memenuhi syarat dan ketentuan PMSE sesuai standar kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*/RTG/Dry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here