Oleh: Muhajir |

kawanuainside.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi terkait dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2019. Dengan begitu, paslon 01 Jokowi-Ma’ruf menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

“Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Anwar melanjutkan, dalam konklusi, MK berkesimpulan, berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon disebut memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Tak hanya itu, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, MK menegaskan penanganan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Sementara, MK disebut hanya menangani perselisihan hasil penghitungan suara.

Adapun dalil yang ditolak MK antara lain, soal money politics atau vote buying oleh Jokowi-Ma’ruf. Kedua, dalil permohonan soal duugaan ketidaknetralan aparat.

Ketiga, MK menguraikan dalil gugatan Prabowo-Sandi soal dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari percepatan THR ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dukungan sejumlah kepala daerah, hingga aksi sejumlah menteri yang dinilai mengampanyekan Jokowi. Keempat, soal dalil mengenai Situng terkait Prabowo-Sandiaga kehilangan suara 2.871 suara dalam sehari.

Kelima, soal gugatan Prabowo-Sandiaga yang menyoal netralitas ASN. MK menegaskan penyelesaian persoalan netralitas ASN merupakan kewenangan Bawaslu. Keenam, MK menganggap dalil adanya TPS siluman yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil pilpres 2019 tidak jelas.

Ketujuh, MK menyebut dalil tim hukum Prabowo -Sandiaga mengenai Daftar Pemiliih Tetap (DPT) tidak wajar 17,5 juta ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK) 5,7 juta adalah tidak wajar dan menimbulkan penggelembungan suara bagi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin tidak terbukti. Menurut MK, hal itu tidak terbukti. (RTG/EPJ)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here