Kabid Pemerikaaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Suluttenggomalut, Saepudin. Foto: Istimewa.

Oleh: Ronald Ginting

Kawanuainside.com, Manado – Wajib pajak perlu melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, dan juga melaporkan SPT. Jangan coba-coba tidak melakukannya, bakal ada penindakan tegas dari kantor pajak.

Seperti apa yang dialami oleh SD, Direktur Perusahaan CV GM yang kini berstatus tersangka, harus berurusan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Penyidik pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut), melalui Korwas PPNS Kepolisian Daerah Maluku Utara (Malut) telah menyerahkan SD ke Kejati Malut karena terbukti tidak melakukan laporan SPT.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut Saepudin mengungkapkan SD melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP). SD diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar.

Dia menambahkan sebelum kasus tersebut diserahkan ke Kejaksaan, pihaknya sudah melakukan penyidikan terlebih dahulu. “Kami sudah menyerahkan tersangka berserta barang bukti pada Kejaksaan. Sebab tersangka telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2012, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPN Masa Juni 2012) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut pada masa pajak Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember 2012,” rincinya di Manado, Jumat (17/1).

Akibat perbuatan SD tersebut, kata Saepudin, pendapatan negara dirugikan sebanyak Rp646.865.374. “Kerugiannya besar, sehingga kasus ini segera kami selesaikan,” tegasnya.

Terwujudnya pemberantasan kasus tersebut, sebutnya, tak terlepas dari wujud koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum pada Kantor DJP dan kejaksaan. “Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan law enforcement dalam bidang perpajakan,” ujarnya. (RTG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here