Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Oleh: Muhajir |

kawanuainside.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keberatan pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait yaitu kubu Jokowi-Ma’ruf yang memprotes berkas perbaikan permohonan gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Maka itu, 9 hakim konstitusi memutuskan memeriksa permohonan perbaikan kubu 02.

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan, tidak dikenal istilah perbaikan permohonan. Naskah yang dianggap sebagai perbaikan permohonan oleh pemohon merupakan satu kesatuan dari permohonan.

“Mahkamah tidak dapat membatasi hakikat sengketa dari formalitas teknis selama tidak mengurangi substansi permohonan para pencari keadilan,” kata Enny saat membacakan naskah putusan MK dalam sidang, Jakarta, Kamis (27/6).

Atas dasar itu, para hakim menilai keberatan uang diajukan pihak termohon dan terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2019 itu pun tak bisa diterima. Keberatan termohon atas naskah yang dianggap sebagai perbaikan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

“Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan,” demikian dibacakan Hakim Konstitusi. (RTG/EPJ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here