Ferry Liando

Oleh: Ronald Ginting

Kawanuainside.com, Manado – Polemik belum dilantiknya Elly Lasut menyita perhatian sejumlah pihak, termasuk pengamat politik Sulawesi Utara, Ferry Liando. Dikatakan Ferry bahwa MA putusan Mahkamah Agung Nomor 584 sudah benar tapi tidak serta merta nasib Elly sudah tamat.

“Putusan MA itu hanya membatalkan SK Mendagri No 3241 yang menyatakan Elly belum 2 periode. Putusan MA itu tidak berisi pembatalan SK Mendagri soal penetapan Elly sebagai calon terpilih pada Pilkada 2018. Sehingga jika Pemprov Sulut benar-benar yakin dengan prinsip hukum yang mereka pegang selama ini, maka pekerjaan Pemprov selanjutnya adalah berjuang dan mencari upaya hukum untuk membatalkan SK Mendagri tentang penetapan Elly lasut sebagai bupati terpilih pada pilakda 2018 lalu,” ujar Elly kepada Kawanuainside.com, Rabu (15/1).

Dia menambahkan Putusan MA yang membatalkan SK Mendagri nomor 3241 harus dimaklumi karena terdapat banyak fakta yang bisa menyimpulkan bahwa Elly telah menjabat 2 periode. Pada saat diberhentikan sementara pada 27 Agustus 2010, saat itu Elly Lasut tidak digantikan dengan pejabat definitif sampai 2014 di mana berakhirnya satu periode.

“Ketika itu Constan Ganggali sebagai wakil bupati hanya diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) dan ia tidak pernah dilantik sebagai pejabat definitif sebagaimana di daerah lain. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jabatan Plt. bukanlah jabatan definitif,” sebut Ferry.

Padahal waktu itu ada kejadian yang serupa yakni di Kota Tomohon. Jimmy Eman langsung dilantik sebagai pejabat definitif menggantikan Jeferson Rumajar. Tidak diangkatnya pejabat definitif, secara otomatis pejabat yang hanya diberhentikan sementara bisa diinterpretasi periodisasinya tetap berjalan dan masih terhitung sampai dilantiknya pejabat baru.

“Kedua, di SK nomor 131.71-626 tahun 2010, status Pak Elly hanya disebut pemberhentian sementara, bukan diberhentikan secara permanen. Ketiga, di SK Mendagri nomor 131.71-3200 tahun 2014, (SK pelantikan Ibu Sri Wahyumi Manalip) ada kalimat tertulis Saudara Elly Lasut diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Talaud masa jabatan 2009-2014 (periode ke-2),” jelas dia.

“Keempat, di SK 131.71-3241 menyebutkan, ternyata surat gubernur tentang usul pemberhentian nanti dikirim ke Mendagri pada 11 Juni 2014,” sambungnya.

Menurutnya, ada informasi yang tentunya masih harus dibuktikan bahwa sejak Elly Lasut dinyatakan nonaktif, tidak ada proses pengusulan dari DPRD setempat yang kemudian dijadikan pegangan gubernur untuk pengusulan ke Mendagri.

“Namun demikian Putusan MA No 584 tahun 2019 ini belum menempatkan pemprov dalam posisi aman. Sebab yg dibatalkan baru SK Mendagri No 3241 tahun 2017 dan bukan membatalkan SK penetapan Elly sebagai bupati baik atas SK KPU talaud maupun SK penetapan dari Kemendagri,” paparnya mengakhiri. (RTG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here