Menko Polhukam Mahfud Md. Foto: Antara

Oleh: Arif S

Kawanuainside.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, mengakui adanya menteri yang belum lapor harta kekayaan. Ia menjelaskan, bahwa beberapa menteri hingga kini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menteri-menteri yang saya dengar yang agak lambat itu kan yang dari swasta,” ujar Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12). Menurut dia, menteri dengan latar belakang pekerjaan dari kalangan swasta cenderung lebih rumit dalam menyusun laporan LHKPN, dibandingkan dengan menteri yang berlatar belakang pejabat publik.

“Ya itu memang rumit. Bukan karena tidak mau, tapi rumit laporannya,” ujar ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.

Mahfud kemudian mencontohkan dia yang relatif mudah dalam melaporkan LHKPN. Dia mengatakan sejak menjadi pejabat pada 2002, tergolong tertib dalam menyampaikan LHKPN, yakni tiap dua tahun sekali.

Karena itu, tuturnya, ketika akan melaporkan LHKPN pada tahun-tahun berikutnya, dia hanya perlu menambahkan harta kekayaan yang baru atau yang mengalami perubahan. “Ibaratnya hanya menyambung saja, yang berubah yang mana, yang baru yang mana. cuma begitu saja,” tutur dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan masih menunggu beberapa menteri maupun wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan LHKPN dan terutama dari kalangan swasta. Namun, Febri tidak menjelaskan lebih rinci berapa menteri maupun wakil menteri yang belum menyampaikan LHKPN tersebut.

“Nanti saja datanya akan kami sampaikan tetapi yang dominan jumlahnya dari para menteri karena yang banyak dari swasta. Ada beberapa yang sudah lapor juga dari menteri atau wakil menteri itu, lebih dari tujuh orang saya kira,” ungkapnya.

Febri menyatakan masih ada waktu sampai Januari 2020, baik menteri maupun wakil menteri untuk menyampaikan LHKPN. “Kalau dilihat dari proses kemarin batas waktunya sekitar 20 Januari 2020 nanti. Jadi, masih ada waktu akhir November ini dan Desember termasuk juga Januari,” ucap dia.

Dia pun menyatakan jika menteri maupun wakil menteri mengalami kendala soal penyampaian LHKPN itu bisa langsung menghubungi KPK melalui call center 198. KPK akan senantiasa mendorong pencegahan tindak pidana korupsi. (RTG/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here