Unjuk rasa KSBSI Sulut di Kantor Gubernur, Rabu (15/1).

Oleh: Ronald Ginting

Kawanuainside.com, Manado – Ratusan anggota Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan asosiasi pedagang Pasar Bahu Manado berunjukrasa di Kantor Gubernur Sulut. KSBSI Sulut memprotes Pemerintah Indonesia yang mengajukan RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja kepada DPR RI.

Koordinator Lapangan unjuk rasa KSBSI Sulut Frangky Mantiri menegaskan RUU Omnibus Law ini dicurigai akan merevisi 17 Undang-undang, termasuk UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. KSBSI Sulut, kata Mantiri, meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law khususnya revisi UU ketenagakerjaan melibatkan buruh atau pekerja.

“Sebab pekerja atau buruh yang sering jadi korban saat ada revisi Undang-undang. Efeknya, kesejahteraan buruh semakin menurun,” tegas Mantiri, Rabu (15/1).

Mantiri menambahkan ada beberapa poin pernyataan sikap dari KSBSI pada demo kali ini. “Keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law, segera bentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan, tolak pengurangan jumlah pesangon,” papar Mantiri.

“Segera naikan prosentase iuran pensiunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20%, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tolak upah murah, tolak outsourching, tindak pengusaha yang melakukan Union Busting,” sambung dia.

Mereka juga menolak PHK sepihak, meminta adanya penindakan kepada pengusaha Outsourching RSUP Prof Kandouw. Selanjutnya melakukan pemanggilan dengar pendapat atas pengusaha outsourching di rumah sakit tersebut.

“Mendesak juga adanya penambahan kesejahteraan petugas kebersihan di Manado, menindak tegas pengusaha yang tidak menerapkan hak-hak normatif dari buruh. Menghilangkan pungli kepada investor yang menyebabkan upah murah,” tambah dia.

Poin lainnya yakni menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit, menolak relokasi pasar 66 Bahu, merevitalisasi pasar 66 Bahu menjadi pasar pariwisata Manado. “Perlu juga memanggil hearing Dirut PD Pasar Manado, copot mediator Disnaker Sulut yang tak cakap, dan tindak deportasi TKA ilegal,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo, saat menerima unjuk rasa ini, mengapresiasi apa yang sudah diaspirasikan buruh ini. Kata Erny selama ini Pemprov Sulut selalu bersama dengan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Unjuk rasa ini serentak dilakukan se-Indonesia, termasuk di kementerian ketenagakerjaan. Karena itu kami mengaspirasinya. Aspirasi ini kami terima dan akan kami sampaikan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk dilanjutkan kepada pemerintah pusat,” tukas Erny. (RTG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here