Arbonas Hutabarat

Oleh: Ronald Ginting

Kawanuainside.com, Manado – Provinsi Sulawesi Utara pada November 2019 mengalami inflasi sebesar 3,30% secara month to month (mtm), lebih tinggi dibandingkan pergerakan IHK Nasional yang juga tercatat mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm). Inflasi di bulan November tersebut mendorong kenaikan inflasi tahun kalender dan inflasi tahunan Sulut ke level 5,50% (ytd) dan 6,32% (yoy), di atas rentang sasaran inflasi tahun 2019 (3,5+/- 1%).

Tingkat inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi periode yang sama tahun sebelumnya (1,84% (mtm)), maupun rata-rata inflasi bulan November dalam 5 tahun terakhir (2014-2018) sebesar 1,53% (mtm). Tekanan inflasi Sulawesi Utara pada November 2019 menjadi yang tertinggi kedua sepanjang 2019 setelah tekanan inflasi pada bulan Juni 2019 yang tercatat sebesar 3,60% (mtm).

Kenaikan harga Kelompok Bahan Makanan sebesar 13,61% menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi Sulawesi Utara pada bulan kemarin. Kelompok bahan makanan memberikan kontribusi inflasi sebesar 3,33% (mtm) dari total inflasi Sulut sebesar 1,30% (mtm). Bila dilihat dari komoditas penyusunnya, maka tomat sayur menjadi komoditas utama yang memberikan tekanan inflasi terbesar pada bulan November 2019.

“Tomat sayur pada November 2019 mengalami kenaikan sebesar 168,65% (mtm) dengan kontribusi pada inflasi bulanan Sulut sebesar 3,41% (mtm). Data survey pemantauan harga Bank Indonesia mengkonfirmasi fenomena kenaikan harga tomat tersebut, di mana survey tersebut mencatat harga tomat sayur secara rata-rata bergerak dari Rp6.545 per Kilogram (Kg) menjadi Rp 19.819 per Kg,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat melalui keterangan persnya, Senin (2/12).

Menurut Arbonas, Hukum Demand-Supply sepertinya tidak berlaku dalam pergerakan harga tomat di bulan November kemarin. Pada umumnya kenaikan harga suatu komoditas, misalnya tomat sayur secara signifikan terjadi apabila pasokan yang ada tidak memadai dan diikuti oleh lonjakan permintaan masyarakat.

“Namun demikian, fenomena tersebut menurut hemat kami tidak terjadi di pasar tomat sepanjang bulan November 2019. Pemantauan terhadap pasokan tomat sayur di pasar menunjukkan bahwa pasokan tomat sayur di Sulawesi Utara diperkirakan cukup meskipun permintaan akan tomat sayur menunjukkan peningkatan,” terang Arbonas.

“Pergerakan komoditas antar daerah sedikit banyak ditengarai berdampak pada pergerakan harga tomat di Sulawesi Utara, namun demikian secara umum dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar mengingat disparitas harga antar daerah di Sulampua yang semakin menipis seiring kenaikan harga tomat sayur secara signifikan di November 2019,” sambung Arbonas.

Dia memperkirakan terdapat faktor di luar mekanisme pasar yang turut mempengaruhi kenaikan harga tomat sayur di Sulawesi Utara sepanjang November 2019. Sementara itu, selain tomat sayur, enam kelompok komoditas lainnya relatif tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi Sulawesi Utara pada November kemarin.

Sebaliknya, pergerakan enam kelompok komoditas lainnya cenderung menjadi faktor yang menahan tekanan inflasi bulanan Sulawesi Utara. “Enam kelompok pembentuk inflasi lainnya tersebut menahan tekanan lebih besar terhadap inflasi Sulut dengan memberikan andil deflasi sebesar -0,03% (mtm) dari total inflasi Sulawesi Utara. Dalam hal ini, tarif angkutan udara menjadi komoditas yang memberikan andil inflasi terkecil sebesar -0,12% (mtm),” sebutnya lagi.

Memperhatikan perkembangan inflasi hingga bulan November 2019, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masih optimis bahwa tingkat inflasi Sulawesi Utara tahun 2019 akan dapat dikendalikan untuk berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 3,5±1% (yoy), apabila harga tomat bisa dikendalikan hingga akhir tahun.

Sepanjang tahun 2019, sebutnya, pergerakan inflasi Sulawesi utara cukup dipengaruhi oleh pergerakan harga tomat sayur yang cenderung berfluktuasi sepanjang tahun 2019. Deflasi harga tomat sayur selama tiga bulan berturut-turut pada Februari-April 2019, kembali terjadi pada periode Juli-September 2019.

“Selanjutnya, dari perkembangan harga tomat sayur pada bulan Mei dan Juni 2019 yang mengalami kenaikan, dapat dilihat adanya risiko pembalikan harga (price reversal) tomat sayur pada bulan Oktober-Desember 2019, yang merupakan periode permintaan tinggi terhadap tomat sayur di Sulawesi Utara. Angka inflasi bulan Oktober dan November 2019 semakin mempertegas andil tomat sayur sebagai kontributor utama kenaikan tekanan inflasi bulanan Sulawesi Utara,” tulisnya.

Dengan demikian perlu menjadi perhatian bersama bahwa keberhasilan dalam pengendalian harga tomat sayur merupakan kunci penentu dalam pengendalian inflasi Sulawesi Utara secara umum. Pengendalian inflasi Sulawesi Utara bergantung pada kesuksesan dalam menjaga pergerakan harga tomat sayur.

“Mempertimbangkan besarnya kontribusi tomat sayur pada pembentukan inflasi Sulawesi Utara, maka pergerakan harga tomat sayur perlu diwaspadai dan mendapat perhatian bersama dari seluruh instasi/lembaga/dinas terkait terutama di Desember 2019. Untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari pergerakan harga tomat sayur tersebut, maka perlu dirumuskan kebijakan jangka pendek yang tepat, sinergis dan implementable untuk mengendalikan harga tomat sayur pada bulan Desember 2019,” tegasnya.

Menilik perkembangan inflasi hingga bulan November, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara memperkirakan bahwa tekanan inflasi Sulut pada bulan Desember 2019 masih akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga tomat sayur. Tekanan inflasi Sulawesi Utara akan kembali meningkat apabila harga tomat mengalami kenaikan melebihi level harga yang terbentuk saat ini.

“Sebaliknya, IHK bulanan Sulawesi Utara pada Desember 2019 berpeluang untuk mengalami deflasi apabila tingkat harga tomat sayur dapat dikendalikan dengan baik sepanjang bulan Desember 2019. Memperhatikan berbagai faktor, tekanan serta tantangan pengendalian inflasi ke depan, maka upaya pengendalian inflasi Sulut akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota se-Sulut akan terus digalakan,” ujarnya.

Langkah lainnya menggiatkan operasi pasar untuk menekan harga tomat sayur di pasar tradisional, melalui sinergi dan kerjasama seluruh pihak baik tingkat kabupaten/kota sentra komoditas, seperti Kabupaten Minahasa dan Minahasa Tenggara maupun Pemerintah Provinsi menjadi salah satu alternatif upaya mengendalikan harga tomat sayur.

“Satuan Tugas Ketahanan Pangan juga memainkan peran penting dalam mengurangi praktek-praktek pembentukan harga yang tidak lazim mapun praktek-prakterk distorsi pasar lainnya. Demikian halnya pengelolaan ekspektasi masyarakat dengan perluasan akses informasi dan pasokan di pasar juga tetap perlu dilakukan secara intensif,” imbuhnya mengakhiri. (RTG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here