Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw.Istimewa.

Oleh: Ronald Ginting

Kawanuainside.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan siap menaati keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 584 K/TUN/2019, yang mencabut Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017. Keputusan itu berkaitan dengan persoalan belum dilantiknya Elly Engelbert Lasut (E2L) sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menuturkan keputusan MA itu menyatakan E2L sudah menjabat Bupati Talaud selama dua periode. “Kan sudah terhitung dua periode, maka pelantikan E2L sebagai Bupati tak bisa dilakukan. Bila dipaksakan, maka otomatis dia tiga periode menjabat dan jika terjadi tentu saja kita sudah melanggar ketentuan yang ada,” tegas Steven di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (14/1).

Tambah Steven bahwa Pemprov Sulut diundang besok ke Kementerian Dalam Negeri guna membahas solusi mengenai keputusan MA tersebut. Dia berharap secapatnya ada jalan keluar dari kementerian yang dipimpin oleh mantan Kapolri Tito Karnavian itu.

“Ini semua benar-benar untuk menegakan hukum di bangsa ini, khususnya di daerah kita ini. Sekali lagi bukan karena keinginan personal bahkan juga kelompok,” imbuh politisi PDIP ini.

Tak lupa dia mengimbau masyarakat dan pemerintah kabupaten Talaud untuk bisa menjaga situasi keamanan di daerah itu, serta tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat setempat. (RTG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here