Oleh: Suandri Ansah

Kawanuainside.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan menegaskan, ketentuan pencantuman label dan sertifikat halal tetap diberlakukan. Ketentuan ini disebut telah sesuai dengan aturan perundangan.

“Pemerintah berkewajiban melindungi konsumen muslim di dalam negeri yang merupakan mayoritas di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana dalam pernyataan persnya, Jumat (13/9).

Dia menjelaskan, kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu pada Pasal 2 PP No. 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Berdasarkan regulasi setiap produk yang masuk ke dalam wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia,” paparnya.

Menurut Wisnu, pemenuhan jaminan halal juga dipersyaratkan ketika produk hewan akan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Importir wajib mencantumkan label halal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Pasal 2 Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Kementerian Perdagangan juga mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Sebagaimana diatur dalam Permendag No. 29 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Importir dalam mengajukan permohonan Persetujuan Impor harus melampirkan persyaratan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian”.

Penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke dalam negeri juga telah diatur Permentan No. 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permentan No. 23 Tahun 2018.

Beleid itu mempersyaratkan pemenuhan halal untuk penerbitan rekomendasinya. Selain itu, meskipun tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikat halal, Permendag 29 Tahun 2019 tetap mengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi.

“Permendag No 29 Tahun 2019 nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidak terkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484),” katanya. (*/RTG/Dry)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here