Demonstran Hongkong terlibat ricuh dengan aparat kepolisian. Foto: The Indpenedent

Oleh: Suandri Ansah

Kawanuainside.com, Jakarta – Migrant CARE meminta pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah dan rencana kedaruratan (contigency plan). Permintaan ini diusarakan mengingat kondisi keamanan di Hongkong yang sedang tak kondusif.

Migrant CARE mencatat, ada 250 ribu pekerja migran asal Indonesia yang bermukim di sana. Situasi Hongkong yang sedang kacau dinilai akan mempengaruhi rasa aman para migran untuk bekerja dan bermobilitas.

Direktur Migrant CARE, Wahyu Susilo mengatakan, langkan antisipatif pertama yang mungkin dilakukan adalah menghentikan arus masuk calon pekerja migran ke Hongkong sementara waktu hingga situasi normal. Pemerintah hendaknya berkonsolidasi pula dengan pemerintah negara-negara tujuan pekerja migran ke HK seperti Philipina, Nepal, India.

“Dengan begitu pemerintah Indonesia bisa mendesak Pemerintah Hongkong menjamin keselamatan para pekerja migran,” ujar Wahyu di Jakarta, Selasa (13/8) lewat pesan tertulis.

Jika keadaan semakin memburuk, katanya, pilihan untuk evakuasi merupakan langkah yang bisa dipertimbangkan. Terutama untuk kawasan-kawasan dengan tingkat konflik yang tinggi.

“KJRI Hongkong harus terus mengupdate informasi dan juga terus melibatkan partisipasi dan inisiatif organisasi pekerja migran Indonesia di sana untuk tindakan-tindakan yang diperlukan,” kata Wahyu.

Menurut informasi dan pantauan aksi di Hong Kong, hari ini aksi penolakan RUU ekstradiksi sudah berhasil menduduki bandara internasional dan operasi bandara terancam lumpuh. Wahyu menilai, situasi ini akan bertambah genting apabila polisi Hongkong kembali melakukan aksi represi membubarkan demonstrasi. (*/RTG/Dry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here