Oleh Ronald Ginting

Kawanuainside.com, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjalin kerja sama dengan BPH Migas dan Pertamina.

Kerjasama itu ditindaklanjuti dengan melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) di Makassar, pada Selasa (13/8). Gubernur Sulut Olly Dondokambey menandatangani nota kesepahaman tersebut.

“Kerja sama tersebut merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB),” ungkap Kabag Humas Setdaprov Sulut, Christian Iroth.

Menurutnya, penandatanganan MoU dihadiri oleh lima kepala daerah dari wilayah Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Menariknya, sebagai bentuk legalitas, penandatangan MoU tersebut turut disaksikan langsung Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Salah satu atensi Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rencana aksi pencegahan korupsi, adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina,” jelasnya.

“Jika dikelola dengan tertib, maka dipastikan akan memberi kontribusi dalam optimalisasi PAD,” imbuhnya.

Diketahui, PBB-KB memberikan kontribusi ketiga terbesar setalah PKB dan BBNKB. Pihak BPH Migas menyanggupi untuk membuka secara informasi terkait distribusi BBM dan penjualan BBM kepada Ijin Niaga Umum (INU) wilayah Sulawesi agar lebih terkontrol.

Hal ini dilandasi oleh semangat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.

Tim Korsupgah KPK, Linda, menjelaskan, MoU tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama, terhadap distribusi dan penyaluran migas. Sehingga, bebernya, bisa meminimalisir distribusi migas ilegal di lapangan. (RTG)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here